KBB,- MATAKITA - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menyatakan kesiapannya dalam mengawal penuh peluncuran program nasional Koperasi Merah Putih yang secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Inisiatif besar ini menyasar lebih dari 80.000 koperasi di seluruh desa dan kelurahan se-Indonesia, termasuk 165 koperasi desa yang tersebar di wilayah KBB. Senin, 21 Juli 2025.
Wakil Bupati KBB, Asep Ismail, menegaskan bahwa seluruh desa di Bandung Barat telah memiliki koperasi berbadan hukum sebagai bentuk dukungan konkret terhadap program strategis nasional ini.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan seluruh mekanisme sesuai arahan pusat. Satgas koperasi yang telah dibentuk akan memastikan proses pembinaan dan pengawasan berjalan berkelanjutan,” ucap Asep, dalam kegiatan virtual bersama Presiden Prabowo di Ballroom Pemkab KBB, Senin, 21 Juli 2025.
Ia juga menyoroti pentingnya koperasi sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan warga desa, bukan hanya sebagai entitas bisnis semata. Oleh karena itu, ia memperingatkan agar koperasi tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi oleh oknum tertentu.
Langkah pengamanan pun diperkuat dengan menggandeng satuan tugas khusus, instansi teknis, hingga aparat penegak hukum (APH) dalam sistem pengawasan terpadu demi mencegah penyimpangan dan kecurangan dalam pengelolaan koperasi.
“Pengawasan dilakukan bersama Dinas dan APH. Ini bentuk ketegasan kita dalam menjaga integritas koperasi Merah Putih dari potensi penyalahgunaan,” imbuh Asep.
Merespons kekhawatiran publik soal praktik beras oplosan, Asep juga menyebut bahwa distribusi beras melalui koperasi akan dikawal langsung oleh Bulog guna menjamin kualitas dan ketelusuran sumbernya. “Yang terindikasi oplosan justru berasal dari swasta, bukan dari koperasi,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM KBB, Sri Dustirawati, menjelaskan bahwa KBB termasuk daerah tercepat dalam menyelesaikan proses legalisasi koperasi di Jawa Barat. Ia menambahkan bahwa aspek legalitas bukanlah satu-satunya fokus, karena penguatan kapasitas pengurus koperasi juga menjadi prioritas.
Lebih lanjut, Dinas Koperasi KBB telah menjalin sinergi dengan BUMN seperti PT Pos Indonesia dan PT Pupuk Indonesia untuk mendukung rantai distribusi dan pengembangan koperasi berbasis sektor pertanian.
Selain distribusi kebutuhan pokok secara langsung dan efisien, koperasi juga diarahkan untuk menjadi wadah UMKM lokal guna memperluas akses pembiayaan dan pasar.
“Sudah ada pelaku UMKM yang tergabung, dan kami akan terus mendorong lainnya agar ikut serta. Ini peluang besar untuk memperkuat ekonomi dari tingkat desa,” pungkas Sri.
Dengan sinergi lintas sektor dan komitmen penuh dari pemerintah daerah, koperasi Merah Putih diharapkan menjadi pondasi ekonomi desa yang berdaya saing, adil, dan transparan.***
