Bandung Barat, MATAKITAMEDIA – Gelombang aspirasi masyarakat kembali mengguncang pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Rabu (9/7/2025).
Ratusan massa yang tergabung dalam Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) turun ke jalan menyuarakan tuntutan atas perbaikan sistem pemerintahan, terutama terkait transparansi, etika birokrasi, dan pelayanan publik.
Aksi damai yang dipusatkan di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Gedung DPRD KBB itu menjadi simbol perlawanan terhadap praktik birokrasi yang dianggap melenceng dari prinsip-prinsip tata kelola yang bersih dan akuntabel.
Kecurigaan atas Proses Tender dan Penyimpangan Etika.
Ketua LAKI KBB, Gunawan Rasyid, secara tegas mengungkap dugaan adanya praktik tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa, khususnya di lingkungan Dinas PUTR.
“Kami datang bukan sekadar beropini, kami bawa data. Ada indikasi kuat pengondisian pemenang tender yang dilakukan secara sistematis,” tegas Gunawan dalam orasinya.
Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya mengkhianati kepercayaan publik, tapi juga merusak iklim usaha yang adil dan berkeadilan.
Ia menambahkan, penyimpangan tersebut menjadi beban berat bagi keuangan daerah dan menghambat kemajuan pembangunan.
Kritik Terhadap Pelayanan Perizinan yang Dinilai Berbelit.
Dalam orasi yang sama, LAKI juga menyuarakan keprihatinan atas buruknya proses perizinan di KBB.
Lambannya pelayanan, ketidakjelasan prosedur, hingga potensi pungli disebut menjadi momok bagi pelaku usaha.
“Birokrasi seharusnya mempermudah, bukan mempersulit. Ketika syarat belum lengkap, informasikan secara terbuka. Jangan membuat masyarakat seperti dipermainkan,” kata Gunawan, menyebutkan sejumlah keluhan dari pelaku usaha, terutama di wilayah Cipeundeuy.
Tuntutan Serius kepada DPRD dan Evaluasi Aparatur.
LAKI juga menuntut DPRD KBB agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasannya. Mereka mendesak agar lembaga legislatif benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat dan tidak diam terhadap berbagai keluhan publik.
Namun, harapan untuk berdialog langsung dengan Kepala Dinas PUTR pupus karena pejabat tersebut tidak hadir meskipun telah diundang resmi.
Absennya pejabat tersebut dianggap mencerminkan sikap anti kritik dan tidak menghargai aspirasi warga.
Lebih jauh, LAKI menuntut evaluasi menyeluruh terhadap proses mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Pemkab.
“Jangan tempatkan orang-orang yang diragukan integritasnya pada posisi strategis. Pemerintahan yang kuat dimulai dari birokrasi yang bersih,” ujarnya.
Suara Aksi, Bukan Provokasi.
Menutup aksinya, LAKI menegaskan bahwa gerakan mereka murni bertujuan membangun kesadaran publik. Mereka ingin menjadi mitra kritis, bukan oposisi semata.
“Kami hadir membawa harapan. Ini bukan soal menggugat, tapi mengingatkan. Jika pemerintah mau mendengar, maka perbaikan itu mungkin,” pungkas Gunawan.
Respons Dinas PUTR: Tidak Ada Tuntutan, Hanya Pengingat.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris Dinas PUTR KBB, Aan, menegaskan bahwa pihaknya tidak merasa ditekan oleh aksi tersebut. Menurutnya, yang disampaikan oleh massa adalah bentuk pengingat konstruktif, bukan tuntutan.
“Tidak ada tekanan apa pun. Ini murni pengingat agar proses pengadaan dan perizinan berjalan baik. Beberapa hal memang masih dalam proses, termasuk perusahaan yang belum lengkap datanya,” jelas Aan.
Ia juga memaparkan bahwa saat ini terdapat 18 paket pekerjaan yang sudah masuk tahap kontrak, dan pelaksanaan fisiknya akan dimulai bulan ini.
Menurutnya, sistem pengadaan telah berubah dan tidak lagi menggunakan lelang konvensional, melainkan melalui regulasi versi 5 dan 6 yang berlaku hingga September 2025.
“Kami berkoordinasi dengan semua pihak. Tujuannya agar semua berjalan sesuai prosedur. Sekali lagi, tidak ada tuntutan, ini hanya bentuk pengawasan dari masyarakat,” pungkasnya
Sumber : Liputan
Editor : Adhel
