Bandung Barat, MATAKITAMEDIA – Suara masyarakat kembali menggema di pusat pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB) Rabu, 9 Juli 2025.
Ratusan massa dari Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) menggelar aksi damai di depan Kantor Dinas PUTR dan Gedung DPRD KBB sebagai bentuk panggilan moral terhadap berbagai permasalahan pemerintahan yang dinilai menyimpang dari prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Aksi ini menjadi pengingat keras bahwa kontrol sosial dari masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata.
LAKI hadir sebagai representasi warga yang mendambakan sistem pemerintahan bersih, bebas korupsi, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
Sorotan Tajam terhadap Praktik Tender Proyek.
Dalam orasinya, LAKI menyinggung dugaan kuat adanya permainan dalam pengadaan barang dan jasa, terutama di lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) KBB.
Ketua LAKI Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid, mengungkapkan adanya dugaan pengondisian pemenang tender yang telah berlangsung secara sistematis.
“Kami tidak datang dengan opini, tapi membawa data. Dugaan praktik tender yang tidak sehat telah merusak sistem pengadaan barang dan jasa. Ini bukan hanya melanggar aturan, tapi juga mengkhianati amanah rakyat,” tegas Gunawan.
Menurutnya, praktik semacam ini merugikan keuangan negara dan menciptakan iklim usaha yang tidak adil, di mana hanya kelompok tertentu yang terus diuntungkan.
Kritik Terhadap Pelayanan Publik yang Melelahkan
Tak hanya soal proyek, LAKI juga menyoroti proses perizinan di KBB yang dinilai lamban, tidak jelas, dan berpotensi rawan pungutan liar. Banyak pelaku usaha lokal, termasuk yang berada di kawasan Cipeundeuy, disebut mengalami kesulitan dalam memperoleh kepastian izin usaha.
“Investasi bisa mandek jika birokrasi justru jadi penghambat. Kalau ada kekurangan syarat, seharusnya diinformasikan secara terbuka. Jangan membuat pemohon izin seperti bola pingpong,” ujar Gunawan.
Tuntutan terhadap DPRD dan Evaluasi Etika Jabata.
Dalam tuntutannya, LAKI meminta DPRD KBB untuk tidak pasif dalam menyikapi keluhan warga. Lembaga legislatif harus berdiri sebagai benteng rakyat dan turut mengawal jalannya pemerintahan.
Sayangnya, agenda dialog yang diharapkan tak berjalan maksimal karena Kepala Dinas PUTR KBB tidak hadir, meski sudah menerima undangan resmi.
LAKI menyayangkan sikap tersebut yang dinilai menunjukkan kurangnya keberanian untuk menghadapi kritik secara terbuka.
Di sisi lain, LAKI juga menegaskan komitmennya untuk terus memantau proses mutasi, promosi, dan rotasi jabatan di lingkup Pemkab.
Mereka mendesak agar pejabat publik yang memiliki rekam jejak buruk tidak diberi ruang dalam posisi strategis.
“Integritas birokrasi adalah fondasi pemerintahan. Jangan sampai jabatan strategis diisi oleh orang-orang yang diragukan komitmennya,” kata Gunawan.
Aksi Damai Sebagai Cermin Harapan Warga.
Menutup aksinya, LAKI menyampaikan bahwa gerakan mereka bukan untuk menciptakan kegaduhan, melainkan membangun kesadaran publik dan mendorong reformasi birokrasi.
Mereka menginginkan pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan berani melakukan pembenahan dari dalam.
“Kami hadir sebagai mitra kritis. Pemerintah harus sadar bahwa suara rakyat tidak bisa diabaikan. Ini tentang keadilan, tentang harapan, dan masa depan Kabupaten Bandung Barat yang lebih baik,” pungkasnya
