Bandung Barat, - MATAKITA - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) iwan Ridwan Setiawan menyampaikan perhatian serius tentang pelayanan kesehatan dan kebijakan biaya terkait Medical Check Up (MCU) dalam rapat Komisi IV.
Menurut iwan, kesehatan harus dioptimalisasikan untuk masyarakat, namun kebijakan biaya yang terburu-buru atau tidak transparan berisiko memberatkan warga pada Sabtu, 30 Agustus 2025.
Dalam pembahasan, lwan menekankan bahwa MCU seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan situasional, misalnya untuk persyaratan melamar pekerjaan atau kondisi medis tertentu, dan tidak menjadi kewajiban yang menimpa seluruh warga tanpa dasar.
“Medical check up boleh dan penting, tapi harus proporsional. Kalau semua orang dipaksa tanpa kebutuhan, itu menjadi beban ekonomi,” ujarnya iwan.
Iwan juga mengkritik praktik penetapan tarif layanan yang menurutnya kadang berlandaskan ‘perasaan’ pihak rumah sakit, bukan pada kajian yang terukur.
Ia meminta agar penyesuaian harga dilandasi analisis biaya yang transparan sehingga tidak memicu protes masyarakat atau melahirkan pelanggaran kebijakan.
“Perubahan harga yang tiba-tiba akan memberatkan. Kalau ada keluhan, harus ada kajian dan dasar regulasi yang jelas,” kata iwan.
Solusi yang diajukan anggota Komisi IV ini meliputi beberapa poin kunci: penguatan sosialisasi dari Dinas Kesehatan, keterlibatan Puskesmas dan pemerintahan desa untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, serta penyusunan kajian tarif yang terukur sebelum perubahan diberlakukan.
Iwan menilai bahwa bila masyarakat mendapat informasi memadai sejak awal, resistensi dan kegaduhan publik dapat diminimalkan.
Lebih lanjut, iwan mengusulkan agar keberatan masyarakat ditangani secara resmi, misalnya melalui surat resmi atau mekanisme pengaduan, sehingga dapat ditelaah apakah masalah bersifat sporadis atau sistemik.
Ia mengingatkan pentingnya kebijakan yang arif dan bijaksana dari dinas terkait saat menindaklanjuti keluhan warga.
DPRD, melalui Komisi IV, berencana meminta keterbukaan data dasar penetapan tarif dan mendorong dialog antara pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan masyarakat.
Iwan menutup penyampaiannya dengan mengingatkan bahwa tujuan akhir adalah optimalisasi pelayanan kesehatan tanpa membebani ekonomi rakyat: “Kesehatan untuk semua harus ditempuh dengan cara yang adil, terukur, dan komunikatif.”
Pembahasan lanjutan dijadwalkan melibatkan Dinas Kesehatan untuk merumuskan langkah konkret, termasuk sosialisasi menyeluruh dan kajian tarif, agar kebijakan pelayanan kesehatan berjalan efektif dan berkeadilan.***
Sumber : Liputan
Jurnalis : Asep Jabrig
Editor : Adhel
