Bandung Barat - MATAKITA - Menjadi langkah awal penting bagi Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Richie Ismail, dengan melantik 13 Pejabat Eselon II dalam rangka rotasi dan mutasi jabatan pada Kamis, 11 September 2025.
Kebijakan ini dinilai mampu menepis pandangan skeptis yang selama ini berkembang di masyarakat.
Ketua Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI) Kabupaten Bandung Barat, Gunawan Rasyid atau yang akrab disapa Guras, menilai langkah Bupati Jeje cukup cerdik dan di luar dugaan.
Hal itu ia sampaikan kepada wartawan usai memantau langsung acara pelantikan di kantor Bupati KBB.
Menurutnya, penempatan pejabat baru serta keputusan mengosongkan lima dinas strategis menunjukkan kecermatan Bupati dalam mempersiapkan reformasi birokrasi yang lebih serius ke depan.
“Dengan potensi pejabat yang ada, kami menduga Bupati hanya ingin memberikan tantangan untuk optimalisasi kinerja sekaligus menguji loyalitas, di luar masalah integritas dan kompetensi,” ungkap Guras.
Ia menambahkan, terdapat pejabat yang dilantik semata-mata karena pemenuhan putusan pengadilan, bahkan ada yang terseret dugaan kasus korupsi.
Namun, menurutnya, langkah Bupati ini merupakan kebijakan bijak untuk meminimalisir dinamika, sekaligus menjunjung asas praduga tak bersalah.
“Biarlah proses hukum yang membuktikan,” tegasnya Guras.
Lebih lanjut, Guras memberikan apresiasi terhadap kebijakan pengosongan lima dinas strategis, yakni Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas PMPTSP, Bappenda, serta Dinas PUTR. Menurutnya, dinas-dinas tersebut memiliki peran vital, baik dalam pelayanan dasar, pengelolaan anggaran besar, peningkatan PAD, maupun pembangunan infrastruktur.
“Dinas Kesehatan dan Pendidikan berhubungan langsung dengan masyarakat serta mengelola anggaran besar. PMPTSP dan Bappenda berkaitan dengan investasi dan pajak daerah, sementara PUTR berperan dalam percepatan pembangunan ekonomi masyarakat. Semua ini harus ditangani dengan serius dan akuntabel,” Tuturnya.
Namun demikian, Guras menyoroti masih adanya dugaan penyalahgunaan wewenang, kebocoran signifikan dalam pengadaan barang dan jasa, hingga monopoli pengusaha yang diatur oleh oknum pejabat.
Kondisi tersebut membuat pengusaha lokal Bandung Barat selama bertahun-tahun hanya menjadi penonton.
Atas dasar itu, ia menegaskan perlunya reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih bersih dan akuntabel.
“Bupati Jeje sudah membuka jalan. Evaluasi menyeluruh wajib dilakukan, terutama terhadap pejabat yang masih terikat masa lalu dan enggan berbenah. Rekrutmen juga harus konsisten melalui open bidding atau sistem merit sesuai UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN,” katanya.
Meski begitu, Guras mengaku rotasi dan mutasi kali ini belum sepenuhnya memuaskan.
“Baru sebatas memberikan harapan. Karena itu, LAKI-KBB akan terus mengawal dan tidak segan memberi kritik keras apabila peluang reformasi birokrasi ini tidak dimanfaatkan dengan baik,” Ujarnya Guras.
Sebagai organisasi, LAKI-KBB menegaskan tetap fokus pada fungsi pengawasan, pembinaan, serta pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.
“Kehadiran kami bukan untuk merusak, apalagi menghancurkan. Tapi jika pembinaan sulit dilakukan, maka penegakan hukum akan jadi jalan terakhir,” Pungkasnya Guras.
Sumber : Liputan
Editor : Taufiq Nugraha / Adhel
