Mata kita Media
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menegaskan komitmen menjaga stabilitas pemerintahan desa dengan tetap mengikuti seluruh kebijakan terbaru Kementerian Keuangan RI terkait Dana Desa. Di tengah perubahan regulasi, Pemkab KBB menegaskan tidak ada aksi demonstrasi dan memastikan seluruh desa tetap fokus pada tata kelola yang akuntabel.
Bandung Barat - matakita.fun - Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menegaskan langkah tegas namun tenang dalam menyikapi dinamika kebijakan terbaru Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) terkait pengelolaan Dana Desa pada, Senin 22 Desember 2025.
Alih-alih mengambil jalan konfrontatif, Pemkab KBB memilih jalur stabilitas dan kepatuhan regulasi demi menjaga kondusivitas pemerintahan desa.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) KBB, Dudi Supriyadi, menegaskan bahwa situasi yang berkembang bukanlah bentuk ancaman terhadap pemerintah desa maupun daerah.
Justru, menurutnya, ini merupakan fase adaptasi terhadap kebijakan pemerintah pusat yang terus diperbarui.
“Sebetulnya kondisi yang terjadi saat ini bukan merupakan ancaman. Ini lebih kepada proses penyesuaian dan perpindahan kebijakan yang berkaitan dengan situasi serta kondisi yang sedang kita hadapi,” ujar Dudi saat ditemui di kompleks perkantoran Pemkab Bandung Barat, Senin 22 Desember 2025.
Dudi menjelaskan bahwa Pemkab bersama desa-desa tengah menyelaraskan pemahaman atas aturan baru Kemenkeu di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.
Regulasi mengenai tata kelola dan mekanisme penyaluran Dana Desa kini bergerak ke arah penguatan akuntabilitas dan penegasan alur birokrasi.
Saat ini, dari 165 desa di Bandung Barat, tercatat masih ada 33 desa yang dananya belum dicairkan. Namun Dudi menegaskan hal tersebut terjadi bukan karena hambatan politik atau sengaja diperlambat, melainkan karena pemerintah daerah tetap menghormati prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Kita tidak bisa melangkahi aturan. Ada tahapan dan regulasi yang harus dipenuhi, dan itu kita hormati bersama,” tegasnya.
Kendati demikian, pemerintah pusat telah mengeluarkan SK 3 Menteri sebagai payung percepatan pencairan dana bagi desa yang masih terkendala persyaratan administrasi.
Bagi Pemkab KBB, regulasi ini menjadi jawaban konkret sekaligus jalan keluar atas persoalan pencairan Dana Desa di beberapa wilayah.
“SK 3 Menteri itu menjadi solusi atas tidak cairnya dana desa ke 33 desa itu,” ungkap Dudi.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa seluruh desa di Bandung Barat berada dalam kondisi aman secara hukum. Tidak ada satu pun dari 165 desa yang terjerat persoalan hukum berkat sistem pembinaan yang dilakukan secara komprehensif.
Kerja sama lintas lembaga juga terus dilakukan, mulai dari pendampingan Kejaksaan, Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kanwil Jawa Barat, hingga BPKP Jawa Barat.
Seluruh unsur tersebut turut hadir dalam workshop untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan transparan dan akuntabel.
DPMD KBB juga menegaskan komitmennya dalam aspek pembinaan. Perencanaan dilakukan di tingkat desa, sementara monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berjenjang oleh kecamatan, inspektorat, hingga evaluasi lanjutan oleh pemerintah daerah.
“Memang prosesnya tidak semudah membalikkan telapak tangan, tetapi kami terus berupaya memastikan seluruh tahapan berjalan sesuai aturan,” ujarnya Dudi.
Selain Dana Desa, Pemkab Bandung Barat juga memastikan bahwa Bantuan Provinsi (Banprov) senilai Rp22,5 miliar telah cair sepenuhnya.
“Alhamdulillah Banprov yang 130 juta per desa sudah cair semua dan sudah terealisasi,” tutup Dudi.***
Sumber : Liputan
Pewarta : Adhel
Redaksi : R Taufiq Nugraha / Adhel
