Rapat Sinergitas Program MBG
Suasana Rapat Sinergitas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai upaya penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas gizi masyarakat, (foto) Adhel.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mempercepat penerapan standar kesehatan, penguatan infrastruktur, dan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung Program Makan Bergizi Gratis melalui pembangunan SPPG dan KPPG yang berkelanjutan.
Kabupaten Bandung Barat (KBB) - matakita.fun - menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan penerapan standar keamanan pangan yang ketat.
Upaya ini dipandang tidak hanya sebagai program sosial, tetapi sebagai fondasi strategis untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan ekonomi lokal pada Selasa, 30 Desember 2025.
Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Sinergitas Percepatan Program MBG dan pembangunan SPPG yang digelar Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
Rapat ini menjadi forum konsolidasi lintas sektor guna memastikan kesiapan daerah dalam mendukung target nasional Program MBG tahun 2025 yang menyasar 30.000 SPPG dan 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan KBB bersama Wakil Bupati Bandung Barat menyampaikan arah kebijakan yang menitikberatkan pada percepatan infrastruktur, sinkronisasi data lapangan, serta kepastian legalitas aset dan lahan.
Salah satu fokus utama adalah percepatan penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai instrumen penting untuk menjamin keamanan pangan pada unit-unit SPPG yang telah beroperasi.
Dalam konteks tata kelola, Pemerintah Daerah berperan sebagai fasilitator dan akselerator sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025.
Pemda bertugas menyediakan lahan, infrastruktur, perizinan, serta memastikan mutu gizi dan keamanan pangan melalui sinergi antar organisasi perangkat daerah (OPD).
Satgas MBG Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah menjadi pengendali utama percepatan dan evaluasi program.
Sejumlah isu strategis menjadi perhatian serius, di antaranya kepastian sertifikat aset PSU di Cihampelas untuk mendukung mekanisme pinjam pakai lahan, percepatan pelatihan bagi 94 penjamah makanan yang belum tersertifikasi, serta penyelesaian SLHS di 71 titik industri kecil layanan (IKL).
Selain itu, stabilitas rantai pasok pangan lokal dan manajemen limbah dapur juga menjadi tantangan yang harus ditangani secara sistematis.
Di sisi lain, Program MBG di KBB dirancang sebagai penggerak ekonomi lokal. Pemanfaatan bahan pangan dari petani, peternak, nelayan, UMKM, koperasi, dan BUMDes menjadi strategi utama untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang berkelanjutan.
Dukungan perbankan daerah turut diperkuat guna memastikan kelancaran rantai pasok dan pembiayaan usaha lokal.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) juga menyiapkan gedung Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) minimal tipe B, lengkap dengan percepatan perizinan bangunan dan penataan sumber daya manusia.
Monitoring dilakukan secara mingguan untuk memastikan operasional SPPG berjalan optimal dengan prinsip zero-accident dalam keamanan pangan.
Dengan kejelasan peran, satu komando, dan sinergi lintas sektor, Kabupaten Bandung Barat optimistis Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga menjadi model tata kelola pembangunan gizi berbasis kolaborasi dan ekonomi lokal.***
Sumber : Liputan
Pewarta : Adhel
Redaksi : R Taufiq Nugraha / Adhel
0 Komentar