Mata kita Media
Ketua IWO-I KBB, Rushendi, saat menyampaikan aspirasi dan permohonan audiensi kepada Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat dalam pertemuan resmi, Fhoto : Adhel.
DPRD, KBB - matakita.fun - Gabungan media yang tergabung dalam Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD Kabupaten Bandung Barat (KBB) mengajukan audiensi kepada Ketua DPRD KBB untuk membahas transparansi dana pokir, peningkatan pelayanan publik, serta fungsi pengawasan legislatif terhadap program pemerintah daerah pada, Jumat, 12 Desember 2025.
Pertemuan ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara media dan lembaga legislatif guna memastikan informasi publik tersampaikan secara akurat kepada masyarakat.
Bandung Barat – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I) DPD KBB secara resmi mengajukan permohonan audiensi kepada Ketua DPRD KBB.
Dalam surat yang disampaikan langsung oleh Ketua IWO-I KBB, Rushendi, organisasi media tersebut menyampaikan sejumlah pertanyaan strategis terkait kinerja legislatif, mulai dari penggunaan dana pokok-pokok pikiran (pokir), pelayanan publik, hingga fungsi pengawasan terhadap pemerintah daerah.
Rushendi menegaskan bahwa peran media sebagai kontrol sosial tidak dapat dipisahkan dari tugas legislatif yang mewakili kepentingan masyarakat. Menurutnya, banyak program DPRD telah berjalan, namun tidak seluruhnya diketahui publik karena kurangnya publikasi.
“Dewan itu bekerja, tetapi kalau tidak dipublikasikan, masyarakat tidak tahu. Media hadir untuk menjembatani informasi itu,” ujarnya Rushendi.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara media dan DPRD. Menurut Rushendi, kolaborasi ini tidak hanya bermanfaat bagi publikasi kegiatan legislatif, tetapi juga dalam memperkuat partisipasi masyarakat terhadap kebijakan daerah.
“Kita siap bersinergi. Dewan membutuhkan media untuk publikasi, dan media juga membutuhkan dukungan operasional agar informasi kebijakan dapat tersampaikan dengan baik,” tambahnya Rushendi.
Dalam kesempatan tersebut, IWO-I juga menyoroti pengelolaan APBD, terutama terkait kegiatan sosial yang seringkali berasal dari swadaya masyarakat.
Rushendi berharap DPRD dapat mendorong eksekutif dan dinas terkait untuk lebih memperhatikan kebutuhan sosial, termasuk dukungan bagi anak yatim dan kelompok rentan.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD KBB menyampaikan apresiasi terhadap masukan dari IWO-I.
Ia menegaskan bahwa DPRD selalu terbuka terhadap kritik dan saran yang bersifat konstruktif.
“Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi pengawasan, kami sangat terbuka terhadap masukan dari media dan masyarakat. Aspirasinya kami tampung untuk dipertimbangkan dalam kebijakan,” katanya Rushendi.
Ketua DPRD M. Muhamad Mandi juga menjelaskan situasi terbaru mengenai aspirasi masyarakat yang mengalami hambatan birokrasi.
Salah satunya terkait sistem baru yang menolak usulan aspirasi jika pengaju tidak memiliki akun atau akses sesuai ketentuan.
“Beberapa aspirasi tertolak karena aturan baru mengharuskan pengusul memiliki akun sendiri. Ini yang sedang kami perjuangkan agar tidak menghambat kebutuhan masyarakat,” jelasnya Muhamad Mahdi.
Di tengah pengurangan anggaran tahun 2026, DPRD berupaya mencari solusi agar aspirasi masyarakat tetap dapat diakomodasi.
Ketua DPRD menyebut bahwa hubungan antara legislatif dan eksekutif harus berjalan seimbang agar proses pembangunan tidak terhambat.
“Prinsipnya, aspirasi adalah domain DPRD sebagai wakil rakyat. Kami sedang memperjuangkan perubahan agar mekanisme aspirasi lebih mudah diakses dan tidak tumpang tindih dengan aturan teknis dari eksekutif,” tuturnya Muhamad Mahdi.
Audiensi yang diajukan IWO-I diharapkan menjadi momentum baru untuk memperkuat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Bandung Barat.
Baik DPRD maupun media sama-sama memiliki peran strategis dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik.***
Sumber : Liputan
Pewarta : Adhel
Redaksi : Taufiq Nugraha / Adhel
