Gedung Kantor Damkar KBB
Tampak gedung kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat yang baru diresmikan dan diharapkan menjadi pusat koordinasi penanganan kebakaran dan penyelamatan di wilayah KBB, (foto) Adhel.
Setelah 18 tahun berdiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat (KBB) akhirnya memiliki kantor sendiri. Momentum ini menjadi titik awal penguatan layanan, mulai dari pemenuhan kebutuhan air, penambahan pos, hingga peningkatan kesejahteraan personel.
Kabupaten Bandung Barat (KBB), - matakita - Mencatatkan tonggak sejarah penting dalam penguatan layanan keselamatan publik. Setelah hampir dua dekade berdiri, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB kini resmi memiliki kantor mandiri.
Peresmian gedung tersebut menjadi simbol kemajuan sekaligus harapan baru bagi peningkatan kualitas layanan pemadam kebakaran di wilayah KBB pada Senin, 05 Januari 2026.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KBB, Siti Aminah Anshoriah, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian tersebut.
Menurutnya, keberadaan kantor sendiri bukan hanya soal fasilitas fisik, tetapi juga bentuk pengakuan atas peran strategis damkar dalam melindungi masyarakat.
“Alhamdulillah, akhirnya kita punya kantor sendiri setelah 18 tahun KBB berdiri,” ujarnya Siti usai peresmian.
Meski demikian, Siti Aminah menegaskan bahwa pembangunan gedung tersebut belum sepenuhnya rampung.
Ia berharap proses penyempurnaan dapat dilanjutkan secara bertahap pada tahun ini agar kantor tersebut benar-benar dapat menunjang seluruh kebutuhan operasional, Salah satu prioritas utama yang menjadi perhatian saat ini adalah ketersediaan air.
“Yang lebih utama sekarang adalah air, urgent air, karena kita harus punya persediaan air yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan operasional,” jelasnya Siti Aminah.
Ketersediaan air dinilai menjadi faktor krusial, tidak hanya untuk penanganan kebakaran, tetapi juga untuk mendukung berbagai kegiatan penyelamatan dan mitigasi bencana lainnya.
Dalam upaya memperluas jangkauan layanan, Damkar KBB saat ini telah memiliki tujuh pos pelayanan pada tahun ini, dinas menargetkan penambahan satu pos baru untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Selain itu, Damkar KBB juga membuka peluang memperluas layanan ke kawasan Kota Baru Parahyangan apabila tersedia gedung yang dapat dimanfaatkan.
“Kita juga akan masuk ke Kota Baru Parahyangan jika nantinya ada gedung yang dibangun untuk kita,” tambah Siti Aminah.
Ia menjelaskan bahwa strategi penambahan pos akan mengutamakan efisiensi dengan memanfaatkan aset pemerintah berupa tanah atau bangunan yang tidak terpakai.
Namun, pengembangan pos layanan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan sumber daya manusia dan armada. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), idealnya satu personel damkar melayani 5.000 warga.
Dengan jumlah penduduk KBB saat ini, dibutuhkan sekitar 350 personel. Faktanya, Damkar KBB baru memiliki 166 personel, bahkan akan berkurang tiga orang akibat pensiun tahun ini.
“Tidak mungkin membuka pos tapi tidak ada mobil damkarnya, jadi kita berharap personil dan armada bisa bertambah,” tegasnya.
Selain persoalan jumlah personel, isu kesejahteraan petugas juga menjadi sorotan. Siti Aminah mengaku telah menyampaikan langsung sejumlah permasalahan kepada Bupati KBB, termasuk terkait gaji petugas pemadam pemula.
Ia menilai terjadi penurunan kesejahteraan setelah petugas berstatus ASN karena hilangnya uang piket.
“Sebelum mendapatkan NIP mereka punya uang piket Rp500.000, sekarang hilang padahal gajinya tetap Rp1.750.000. Kalau dibandingkan dengan daerah lain seperti Bandung atau Cimahi, masih ada perbedaan yang signifikan,” ungkapnya.
Dengan adanya kantor baru ini, Damkar KBB berharap dukungan pemerintah daerah semakin kuat, sehingga peningkatan fasilitas, personel, dan kesejahteraan petugas dapat terwujud demi layanan keselamatan yang lebih optimal bagi masyarakat.***
Sumber : Liputan
Pewarta : Adhel
Redaksi : R Taufiq Nugraha / Adhel
0 Komentar