Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meluncurkan aplikasi Sidilan untuk mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui sekolah dasar dan fasilitas publik, sebagai upaya jemput bola berbasis digital.
Bandung Barat - matakita.fun - kembali menghadirkan terobosan dalam pelayanan publik dengan meluncurkan aplikasi Sidilan (Sistem Informasi Daftar Pelayanan Online).
Inovasi ini menjadi langkah strategis untuk memangkas jarak antara masyarakat dan layanan administrasi kependudukan yang selama ini identik dengan antrean panjang dan akses terbatas.
Peluncuran Sidilan dilakukan pada Rabu, 7 Januari 2026, oleh Bupati Kabupaten Bandung Barat (KBB) Jeje Ritchie Ismail, didampingi Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) KBB, Hendra Trismayadi.
Melalui sistem ini, masyarakat kini dapat mengurus dokumen penting seperti akta kelahiran, KTP, dan layanan kependudukan lainnya langsung di 680 Sekolah Dasar (SD) yang tersebar di seluruh wilayah KBB.
Kebijakan ini menandai perubahan paradigma layanan Disdukcapil jika sebelumnya pelayanan terpusat di kantor, kini pemerintah daerah memilih pendekatan proaktif dengan mendekatkan layanan ke titik-titik yang mudah dijangkau masyarakat.
Sekolah dasar dipilih karena dinilai strategis dan tersebar merata hingga ke pelosok desa.
Bupati Jeje Ritchie Ismail menegaskan bahwa Sidilan lahir dari kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang selama ini mengalami kesulitan mengakses layanan administrasi, seperti lansia, warga sakit, maupun masyarakat dengan keterbatasan mobilitas.
Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan warganya tertinggal hanya karena hambatan administratif.
“Masih ada masyarakat yang terkendala, contohnya lansia yang sedang sakit. Mereka kesulitan mengurus dokumen. Karena itu, kita harus menjemput bola agar tidak ada lagi warga yang tertinggal dalam pelayanan administrasi,” ujar Jeje.
Melalui Sidilan, operator yang telah ditempatkan di sekolah dasar berperan aktif membantu masyarakat mulai dari pendaftaran, penginputan data, hingga pemantauan status layanan secara daring dan real time.
Sistem ini memungkinkan proses administrasi berjalan lebih cepat, transparan, dan efisien tanpa harus bolak-balik ke kantor Disdukcapil.
Implementasi Sidilan telah dimulai di sejumlah wilayah, salah satunya Desa Situwangi.
Ke depan, Pemkab Bandung Barat berencana memperluas cakupan layanan ke rumah sakit umum dan fasilitas pelayanan publik lainnya, sehingga akses administrasi kependudukan semakin luas dan merata.
Untuk memastikan kelancaran program, Disdukcapil KBB telah memberikan pelatihan khusus kepada operator sekolah yang ditunjuk.
Setiap SD memiliki operator yang siap mendampingi masyarakat dalam mengakses layanan Sidilan, sehingga literasi digital tidak menjadi penghalang.
Di sisi lain, pemerintah daerah juga menyadari tantangan infrastruktur, khususnya keterbatasan akses internet di sejumlah wilayah.
Oleh karena itu, koordinasi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) terus dilakukan untuk memperkuat jaringan internet, terutama di daerah yang masih mengalami blank spot.
Lebih jauh, Sidilan diharapkan mampu mengurai persoalan administrasi kependudukan yang berdampak langsung pada penyaluran bantuan sosial.
Banyak kasus warga tidak menerima bantuan karena belum terdata atau bermasalah dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK).
“Saya tidak mau lagi ada warga yang tidak mendapatkan haknya hanya karena persoalan administrasi,” tegas Jeje.
Dengan hadirnya Sidilan, Pemerintah KBB menargetkan pelayanan kependudukan yang lebih cepat, mudah, dan inklusif.
Transformasi digital ini diharapkan menjadi solusi konkret atas keluhan masyarakat sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di tingkat daerah.***
Sumber : Liputan
Pewarta : Adhel
Editor : R Taufiq Nugraha / Adhel
0 Komentar