Lebih memprihatinkan, sejumlah tiang diketahui berdiri di atas lahan desa. Jika benar tanpa izin sah, maka ini bukan sekadar pelanggaran administratif — tetapi indikasi pembiaran yang mencederai kepercayaan publik.
Ketua Umum AMAK&P Nasional, Eddy Hunter, mengecam keras praktik tersebut. Ia menilai ada dugaan modus penyesatan dengan membawa-bawa nama pemerintah demi kepentingan komersial.
Pemasangan tiang telekomunikasi wajib mengantongi izin lahan, rekomendasi desa, hingga persetujuan instansi terkait. Tanpa itu, jelas melanggar aturan dan berpotensi dibongkar.
Pertanyaannya kini sederhana: apakah aparat akan bertindak, atau justru ikut diam?
Tags
bandung barat