BANDUNG BARAT - MATAKITA -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Pembahasan Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pada Selasa, 15 Juli 2025 di Gedung DPRD Lantai 4, Komplek Pemda KBB.
Dalam sidang tersebut, anggota DPRD dari Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN), Dona Ahmad Muharam, yang juga merupakan anggota Komisi I dan Badan Anggaran, menegaskan pentingnya percepatan penyusunan RPJMD oleh bupati dan wakil bupati terpilih sesuai regulasi yang berlaku.
“RPJMD harus sudah menjadi Perda maksimal enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Itu artinya, paling lambat 20 Agustus 2025 sudah disahkan. Maka target kita, dokumen RPJMD ini bisa dirampungkan dalam waktu lima hari ke depan, atau sebelum tanggal 20 Juli,” ujar Dona dalam pemaparannya.
Lebih lanjut, Dona menjelaskan bahwa pembahasan APBD Perubahan tahun ini sangat berkaitan erat dengan RPJMD yang tengah disusun.
Ia menekankan bahwa seluruh program yang masuk dalam RPJMD harus mencerminkan visi dan misi kepala daerah terpilih, serta memiliki keberpihakan terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Fokus Ekonomi Rakyat: UMKM hingga Sentra Industri.
Dalam pernyataannya, Dona juga menyoroti pentingnya arah kebijakan ekonomi yang lebih menyentuh sektor riil dan pemberdayaan masyarakat.
Ia mendorong agar visi ekonomi Bupati bisa diwujudkan dalam program nyata, seperti pengembangan UMKM berbasis desa.
“Pak Bupati ingin setiap desa memiliki satu produk unggulan. Kita di DPRD juga sudah bertemu dengan berbagai pihak, seperti pelaku usaha dan Apindo, membahas potensi membentuk sentra industri di Bandung Barat,mirip dengan sentra rajut Kiaracondong atau sentra sepatu Cibaduyut di Bandung,” jelasnya.
Ia menyebut beberapa potensi lokal seperti pertanian pepaya dan produk unggulan lainnya yang bisa dikembangkan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Dorong Pembentukan Tim Percepatan Investasi.
Sebagai bagian dari langkah strategis pembangunan, Dona juga menyarankan agar Pemkab KBB segera membentuk Tim Percepatan Investasi guna mendorong arus modal masuk ke wilayah Bandung Barat.
“Tim percepatan investasi ini sangat penting, karena pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan APBD.
Perlu dukungan dari sektor swasta dan investasi langsung untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah,” katanya.
Harapan: Semua SKPD Harus Bergerak Sinkron.
Dona menutup penyampaiannya dengan harapan agar seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat menjalankan amanah RPJMD dengan komitmen dan tanggung jawab penuh.
“RPJMD ini bukan sekadar dokumen perencanaan. Ini adalah peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Saya berharap seluruh SKPD bisa mengeksekusi program sesuai visi misi kepala daerah dengan maksimal, demi kemajuan Bandung Barat,” pungkasnya.
Pembahasan tersebut menjadi langkah awal penting dalam proses harmonisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif, sebagai pondasi kuat bagi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung Barat menuju 2025 yang lebih maju dan mandiri.
Sumber : Liputan
Editor : Adhel
