KBB, - MATAKITA - Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB), H. Muhammad Mahdi, menegaskan bahwa pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2025 senilai Rp3,4 triliun harus menjadi momentum penting untuk memperkuat kemandirian daerah.
Pernyataan ini ia sampaikan dalam rapat paripurna pembahasan APBD Perubahan pada Jumat, 15 Agustus 2025.
Dalam pemaparannya, Mahdi mengungkapkan bahwa porsi belanja pegawai masih cukup besar, yakni sekitar Rp1,4 triliun, sementara total belanja daerah berada di kisaran Rp2,1–Rp2,4 triliun.
Meski perubahan anggaran tahun ini tidak signifikan, ia menekankan perlunya terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Dewan selalu mendorong agar PAD terus meningkat. Presiden pun sudah mengingatkan untuk tidak mengandalkan dana transfer pusat, begitu juga Kepala Daerah yang mengimbau agar tidak bergantung pada pajak semata. Kita diajak untuk mandiri,” ujar Muhamad Mahdi.
Mahdi juga menyampaikan bahwa untuk menjadi kabupaten atau kota mandiri, daerah harus mampu mengelola PAD minimal sebesar Rp6 triliun.
“Kalau sudah Rp6 triliun, semua kebutuhan bisa dibiayai sendiri tanpa dana transfer. Itu menjadi syarat utama menuju kemandirian daerah,” jelasnya.
Ia kemudian memberikan apresiasi terhadap Bupati yang telah menyampaikan nota penjelasan dan menjawab pandangan umum fraksi.
Menurutnya, semua pihak harus terus mencari potensi-potensi baru yang bisa mendorong peningkatan PAD.
Mahdi optimistis KBB mampu menjadi kabupaten terbaik, apalagi potensi wilayah sangat besar, mulai dari kawasan Bandung Utara hingga destinasi wisata seperti Curug Malela yang sudah dikenal luas.
Mahdi menegaskan bahwa dukungan terhadap program pembangunan harus terus dikawal bersama eksekutif.
Salah satunya adalah rencana pada tahun 2026 untuk meningkatkan kualitas seluruh jalan desa dan jalan lingkungan.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur pariwisata agar mampu menjadi daya tarik yang berkelanjutan.
Terkait efisiensi anggaran, Mahdi mengingatkan bahwa langkah tersebut harus tepat sasaran.
“Efisiensi itu bukan sekadar mengurangi anggaran, tapi merelokasinya dari hal yang tidak urgen ke hal yang benar-benar mendesak dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Jangan sampai ada dinas yang terdampak efisiensi sehingga pelayanan publik, seperti penerbitan KTP di Dinas Dukcapil, menjadi terhambat,” tegasnya M.Muhhamad Mahdi.
Sebagai penutup, Mahdi mengibaratkan kerja sama antara eksekutif dan legislatif seperti sebuah tim sepak bola.
“Kalau tidak ada kerja sama, semua berjalan sendiri-sendiri, tidak akan berhasil. Dalam tim, setiap pemain harus fokus pada tugasnya. Penjaga gawang tidak bisa sekaligus jadi pencetak gol,” ujarnya Muhamad Mahdi.
Dengan semangat kolaborasi dan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran, Mahdi berharap KBB dapat semakin mandiri dan mampu membiayai kebutuhannya tanpa ketergantungan pada dana transfer pusat.***
Sumber : Liputan
Editor : Adhel
